Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Perda tersebut dinilai perlu direvisi karena belum mengakomodir beberapa ketentuan yang berkembang saat ini.

Kami perlu merevisi Perda 6 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan menyesuaikannya dengan aturan yang baru

Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Biro Hukum DKI Jakarta, Bandi Muharam Asmara mengatakan pihaknya hari ini sengaja mengadakan konsultasi publik untuk bisa mengakomodir masukan dari masyarakat terkait Perda Ketenagakerjaan ini. Konsultasi publik sendiri diikuti tiga unsur tripartid yang meliputi pengusaha, pemerintah, dan pekerja.

"Kami perlu merevisi Perda 6 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan menyesuaikannya dengan aturan yang baru," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/9).

Bandi menambahkan, dalam perda itu, ada beberapa poin yang perlu disesuaikan, seperti pemagangan, pengawasan, serta pengupahan. Revisi perda tersebut rencananya akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada tahun depan.

"Jadi kami atur kembali hal-hal khusus apa saja yang dibutuhkan di DKI, khususnya di era ekonomi Asean sekarang," tandasnya.