JPO Tak Layak Diminta Segera Dibongkar
Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta tengah melakukan inventarisir Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Ibukota. Sebagian diantaranya dinilai sudah tidak layak akan langsung dibongkar.
Saya sudah minta sekarang audit. Kalau lihat mana yang sudah buruk harus segera, langsung bongkar saja
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta agar inventarisir kondisi JPO segera dilakukan. Karena badai La Nina masih akan terjadi hingga awal tahun 2017. Sehingga angin kencang diperkirakan masih akan terjadi.
"Saya sudah minta sekarang audit. Kalau lihat mana yang sudah buruk harus segera, langsung bongkar saja," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/9).
Basuki Siapkan Pergub Larangan Iklan di JPOBeberapa JPO yang kondisinya buruk, juga sudah jarang digunakan oleh warga. Sehingga demi faktor keselamatan JPO akan dibongkar. Karena JPO merupakan aset pemerintah, maka pembongkarannya harus melalui proses lelang terlebih dahulu untuk penghapusan aset.
Basuki menyayangkan lambannya proses lelang penghapusan aset di DKI. Pasalnya, proses pembongkaran juga harus menghitung nilai bangunan, oleh sebab itu proses ini cukup lama.
"Untuk menghapus aset pun kami punya masalah. Jadi kalau pemerintah mau bongkar, itu mesti lelang juga, nah lelangnya rata-rata jadi masalah dan nggak bisa cepat," ujarnya.
Jika ada kesulitan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembongkaran JPO, pihaknya akan menggunakan kewajiban pengembang.
"Kalau lama nanti saya bilang sama asisten pembangunan pas rapim, minta mereka supaya gunakan kompensasi tambahan uang dari pengembang," tandasnya.
