Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 66 miliar untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Anggaran tersebut diajukan dalam APBD Perubahan 2016 yang masih dalam pembahasan dengan DPRD DKI.

Anggaran ini masuk dalam APBD Perubahan. Kami minta bantuan dari Kemendagri untuk mengawal agar anggaran bisa dicairkan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, nantinya anggaran itu akan diberikan kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

"Itu Rp 45 miliar untuk Polda Metro Jaya dan Rp 21 miliar untuk Kodam Jaya. Jadi total Rp 66 miliar," kata Ratiyono, saat melakukan teleconference dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/9).

Ratiyono meminta pendampingan dari Kemendagri untuk penetapan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2016. Karena saat ini APBD Perubahan masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD.

"Anggaran ini masuk dalam APBD Perubahan. Kami minta bantuan dari Kemendagri untuk mengawal agar anggaran bisa dicairkan," ucapnya.

Dalam Pilkada 2017 kali ini, Pemprov DKI Jakarta juga mendukung anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keduanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 478 miliar dan Rp 98 miliar.

"Kalau untuk KPU dan Bawaslu hibahnya sudah diserahkan. Dan saat ini juga sudah mulai digunakan. Tapi untuk pengamanan masih menunggu pengesahan APBD Perubahan," tandasnya.