Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang ada di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Sebelumnya warga telah direlokasi ke rumah susun (rusun) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

Sekarang proyek itu kan pakai APBN, kalau nggak selesai bisa bayar nggak? Kan APBN mesti selesai akhir tahun ini

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak ingin menunda pembongkaran. Karena sudah banyak warga yang pindah ke rusun. Terlebih pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung tidak bisa ditunda lagi.

"Iya hari ini pembongkaran. Ya karena sudah lebih banyak yang pindah. Kami nggak bisa untuk maksa tunggu-tunggu kayak begitu," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Alasan tidak bisa ditundanya pembongkaran lantaran pembiayaan normalisasi Sungai Ciliwung menggunakan APBN. Sesuai dengan jadwal pada Desember mendatang sudah harus selesa i.

"Sekarang proyek itu kan pakai APBN, kalau nggak selesai bisa bayar nggak? Kan APBN mesti selesai akhir tahun ini," ujarnya.

Basuki tak ingin mengulang kejadian di Kampung Pulo. Pihaknya sempat memberikan kelonggaran untuk penertiban. Namun akhirnya pelaksanaan normalisasi Sungai Ciliwung menjadi terhambat.

"Ini persis kasus Kampung Pulo, yang berantakan gara-gara kami izinkan mundur seminggu, dua minggu, tiga minggu, akhirnya pas begitu mundur, hujan besar. Satu alat jatuh. Nah ini pengerjaan Kampung Pulo kan terlambat akhirnya," ucapnya.

Penertiban ini juga mengejar musim hujan yang akan terjadi pada Desember dan Januari mendatang. Setelah dilakukan pembongkaran bangunan normalisasi bisa segera dilanjutkan. "Kalau kami tunda lagi jadinya kebut tahun 2018 nanti lho," tandasnya.