You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sebagian Lahan Hotel Pop Terkena Trase Kali Krukut
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Ingin Pelanggar Trase Kali Krukut Segera Ditertibkan

Bagian halaman belakan Hotel Pop Kemang, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang menyalahi trase Kali Krukut harus segera dibongkar.

Trase sudah jadi. kami mulai tertibkan yang hotel. Hotel yang halamannya luas itu, sama saja mereka mereklamasi sungai pelan-pelan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan trase Kali Krukut telah selesai dibuat. Langkah selanjutnya tinggal dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang terkena trase seperti Hotel Pop.

"Trase sudah jadi. kami mulai tertibkan yang hotel. Hotel yang halamannya luas itu, sama saja mereka mereklamasi sungai pelan-pelan," katanya  di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10).

Empat Bangunan Liar di Petogogan Dibongkar

Ia mengungkapkan, pembongkaran terhadap bangunan yang terkena trase dan tidak memiliki sertifikat dilakukan untuk mengembalikan lebar sungai seperti semula dengan program normalisasi.

"Sungainya dulu 60 meter, sekarang tinggal 10-20 meter. Jadi pasti direklamasi. Sama seperti itu hotel. Halamannya berbatasan dengan sungai. Tanahnya hasil urukan lalu dibikin jalan pakai conblock lagi," ujarnya.

Basuki menyampaikan akan memprioritaskan membongkar bangunan di bantaran Kali Krukut yang tidak memiliki sertifikat. "Kalau yang trasenya jelas-jelas nyolong, kami akan bongkar," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1181 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati