You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pembangunan MRT Jadi Prioritas Nasional
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pembangunan MRT Jadi Prioritas Nasional

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) menjadi prioritas nasional. Diharapkan pembangunannya bisa tepat waktu.

MRT ini jadi prioritas nasional. Presiden juga sudah mengatakan ini masuk salah satu proyek percepatan

"MRT ini jadi prioritas nasional. Presiden juga sudah mengatakan ini masuk salah satu proyek percepatan," kata Sumarsono, di Kantor PT MRT Jakarta, Selasa (15/11).

Soni sapaan akrabnya mengatakan, dirinya sebagai pengganti Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama tidak akan membuat kebijakan baru. Semua kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan MRT akan dilanjutkan.

Pembangunan MRT Butuh Anggaran Tambahan

"Sekarang sementara waktu saya yang mengawal. Saya ingin tetap pada koridor yang telah disepakati. Saya di sini tidak dalam posisi merubah. Karena ini prioritas nasional yang harus sukses," tegasnya.

Dirinya akan mengusahakan percepatan untuk pembebasan lahan yang masih menjadi kendala. Tercatat hingga saat ini masih ada 281 persil yang belum dibebaskan. Sebanyak 127 persil diantara merupakan prioritas pembebasan lahan.

"Kuncinya adalah uang untuk pembebasan harus tersedia dan waktunya harus sesingkat-singkatnya. Saya siap untuk percepatan, ketemu sama BPN juga kalau perlu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1210 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1203 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1013 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye968 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye870 personBudhi Firmansyah Surapati