You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Satpol PP Diminta Perketat Pengawasan PKL Tanah Abang
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Satpol PP Diminta Sterilkan Trotoar dari PKL

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meminta jajaran Satpol PP DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibukota. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga sejumlah trotoar yang saat ini telah dibenahi Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Jangan sampai kita lebarkan trotoar malah malah muncul PKL. Maka dari itu perlu konsistensi dari penegak hukumnya

"Jangan sampai kita lebarkan trotoar malah malah muncul PKL. Maka dari itu perlu konsistensi dari penegak hukumnya," katanya saat rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/12).

Pria yang akrab disapa Soni mencontohkan, kawasan yang perlu mendapat penjagaan ketat yakni kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlebih, menjelang Natal dan Tahun Baru ini akan ada banyak masyarakat yang berbelanja ke kawasan tersebut.

Pelebaran Trotoar di 42 Lokasi Dikebut

"Kalau trotoar di Thamrin-Sudirman itu sudah bagus dan relatif kondusif. Trotoar Tanah Abang juga sudah bagus, tapi jangan sampai membuat pedagang nyaman berjualan di sana," ujarnya.

Soni juga mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan program.

"Jika trotoar sudah baik, instansi lain harus sinergitas mendukung program tersebut," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11360 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1346 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1288 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye992 personBudhi Firmansyah Surapati