Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera merealisasikan program penataan Pelabuhan Muara Angke secara terpadu. 

Kami minta eksekutif segera mengeksekusi. Action konkret harus dilakukan

"Kami minta eksekutif segera mengeksekusi. Action konkret harus dilakukan," kata Syarifuddin, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Syarifud din, eksekutif dan legislatif harus saling bersinergi untuk mewujudkan rencana penataan di pelabuhan tersebut. Khususnya dalam merumuskan rancangan peraturan daerah (raperda) pengelolaan kawasan tersebut.

"Kita harus berjalan bersamaan. Pempov DKI kita minta segera masukan usulan ke legislatif. Karena kajian penataan Pelabuhan Muara Angke sudah ada," tuturnya.

Ia menilai, penataan Pelabuhan Muara Angke sudah mendesak mengingat kondisi tanggul di kawasan tersebut rawan jebol.

"Jika dibiarkan makin lama aset dan pembangunan yang sudah ada di pelabuhan akan sia-sia," ujarnya.

Sarifudin mengaku hingga belum mengetahui secara detail mapping penataan Pelabuhan Muara Angke yang memiliki luas 64 hektare.

"Berapa luas lahan di pelabuhan yang dikelola masing-masing dinas kita belum tahu. Ini harus direncanakan dari jauh-jauh hari agar lebih matang," tandasnya.