You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Bakal Cek Kesiapan Stok Pangan Jelang Ramadhan
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Dewan Bakal Cek Kesiapan Stok Pangan Jelang Ramadan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, akan memanggil tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, untuk memastikan kesiapan stok pangan di Ibukota jelang Ramadan.

Realisasinya kami akan cek ke lapangan kira-kira sepekan sebelum Ramadan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arief mengatakan, kebutuhan pangan saat Ramadan dipastikan akan meningkat. Karena itu, pihaknya ingin memastikan kesiapan tiga BUMD, yaitu PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Ini bagian dari persiapan jelang Ramadan. Realisasinya kami akan cek ke lapangan kira-kira sepekan sebelum Ramadan," kata Tubagus, saat rapat Komisi B, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/3).

DKI Bentuk Tim Pengendali Harga Jelang Natal

Selain tiga BUMD, lanjut Tubagus, pihaknya juga mengundang Biro Perekonomian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) untuk mendampingi.

"Kami harapkan eksekutif bersama dengan BUMD ini bisa menjaga stabilitas pangan, jangan sampai pelajaran tahun-tahun sebelumnya terjadi fluktuasi harga dan stok pangan berkurang," ucapnya.

Dia menambahkan untuk bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, maka stok pangan harus terpenuhi. "Intinya Pemprov DKI harus bisa menjamin stok pangan, maka stabilitas harga akan terjaga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1183 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1158 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye947 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye931 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye846 personBudhi Firmansyah Surapati