Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendapat kunjungan dari DPRD Pangkal Pinang, Pad ang Lawas dan Batam. Studi banding terkait kinerja DPRD sampai standar operasional prosedur (SOP) penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus) dibahas dalam pertemuan ini.

Sering kali kan penjadwalan di Bamus itu tidak dilaksanakan, apakah bisa dijadwalkan ulang misalnya untuk pembahasan raperda

Seperti yang disampaikan oleh Anggota Bamus DPRD Pangkal Pinang, Ahmad Subari yang mengaku ingin bertukar pikiran mengenai penjadwalan pembahasan peraturan daerah (perda) dan ketidakhadiran dari pimpinan.

"Sering kali kan penjadwalan di Bamus itu tidak dilaksanakan, apakah bisa dijadwalkan ulang misalnya untuk pembahasan raperda," kata Ahmad, di gedung DPRD DKI Jakarta.

Terkait hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang menerima rombongan tiga DPRD tersebut mengatakan, penjadwalan di Bamus bisa dilakukan lebih fleksibel.

"Bamus harus lebih fleksibel," ucapnya.

Pada kesempatan ini, Prasetio juga mengajak kepada rekan-rekan DPRD dari daerah untuk lebih transparan dalam melakukan pembahasan raperda. Khususnya yang berkaitan dengan anggaran.

"Saya mencoba menerobos pola. Setiap pembahasan anggaran saya buka semua. Artinya transparan. e-planing juga sudah sampai satuan ketiga," tandasnya.