Sebanyak 60 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Selasa (16/5), disosialisasikan budaya anti pungutan liar. Kegiatan yang menghadirkan nara sumber dari Kepolisian, KPK dan Inspektorat ini digelar di Executive Lounge BPRD, Gedung Teknis Jl Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bahkan kalau ada yang memberikan uang karena puas dengan pelayanan kita, harus ditolak

Sekretaris BPRD DKI Jakarta, Faizal Syafrudin mengatakan, kegiatan bertujuan mensosialisasikan Undang Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam UU tersebut diatur larangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum runtuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, termasuk melakukan pungutan liar (pungli).   

BPRD dan BPN DKI Tanda Tangani Kerja Sama Pengintegrasian Data

"Bapak ibu harus ingatkan soal ini ke staff. Karena prosesnya tidak hanya sampai pencopotan, tapi bisa sampai pemecatan bahkan dipidanakan," tegasnya.

Dijabarkan Faizal, sebagai abdi masyarakat PNS juga dilarang menerima hadiah dalam bentuk uang dari masyarakat yang mungkin merasa senang dengan layanan yang diberikan.

"Bahkan kalau ada yang memberikan uang karena puas dengan pelayanan kita, harus ditolak. Jangan dilihat besarannya, walaupun kecil itu tetap saja pelanggaran," tandasnya.