Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, pada 2018 nanti seluruh Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah. Hal ini merupakan bentuk realisasi Instruksi Gubernur nomor 157 tahun 2016.

Saat ini, dari seluruh RW, gedung pemerintahan dan sekolah baru sekitar 500 yang memiliki bank sampah.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim mengatakan, hingga pertengahan 2017 ini, dari seluruh RW, gedung pemerintahan dan sekolah, baru sekitar 500 yang memiliki bank sampah.

"Saat ini, dari seluruh RW, gedung pemerintahan dan sekolah baru sekitar 500 yang memiliki bank sampah. Karenanya akan didorong pembentukan di tiap RW," katanya, Rabu (21/6).

Lambatnya pembentukan bank sampah di tiap RW, kata Ali, tidak lepas dari faktor sampah yang minim nilai ekonomis. Bahkan, dari sekitar 500 bank sampah yang sudah berdiri baru sebagian yang mampu beroperasi maksimal dan memperoleh nilai ekonomis yang sepadan.

Ke depan, Ali mengaku akan menerapkan sistem bank sampah induk di tiap wilayah. Bank sampah induk itu nantinya akan mengkordinir penjualan dan dapat mengantisipasi permainan harga oleh lapak.

Selain itu, Ali juga akan lebih intens melakukan pembinaan pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual. Sebab, bukan tidak mungkin olahan sampah diproduksi menjadi varian olahan kerajinan seperti ornamen Betawi.

"Kita juga berharap ada pembinaan dari Dinas Perindustrian serta Dinas Koperas, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. Apalagi, targetnya 2018 seluruh RW sudah ada bank sampah," tandasnya.