Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, akan mengevaluasi hasil kerja sama integrasi antara PT Transjakarta dengan angkutan perkotaan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) beberapa waktu lalu. 

Pengintegrasian angkutan massal di Ibukota sudah menjadi amanat dalam peraturan daerah 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arief mengatakan, apabila kerja sama tersebut berjalan baik dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dewan bakal merealisasikan kerja sama pengintegrasian seluruh trayek angkutan umum di Ibukota dengan Transjakarta.

"Pengintegrasian angkutan massal di Ibukota sudah menjadi amanat dalam peraturan daerah perihal pola transportasi massal," ujarnya, Rabu (5/7). 

Dia menambahkan, pihaknya juga akan membahas usulan dana subsidi tahun 2018 yang diajukan oleh PT Transjakarta sebesar Rp 3,32 triliun.

Pendapat senada disampaikan Syarifuddin, anggota Komisi B lainnya. Menurut dia, pengintegrasian seluruh moda transportasi massal bisa memecahkan masalah kemacetan di Ibukota.  

"Kami mendukung PT Transjakarta sebagai BUMD yang memiliki rencana kerja menjalin kerja sama dengan seluruh angkutan umum di Ibukota," tandasnya.