You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bahas Wacana Pembatasan Sepeda Motor, DPRD-Dishub Gelar Rapat Kerja
photo Doc - Beritajakarta.id

Komisi B-Dishub Bahas Rencana Perluasan Jalur Pembatasan Sepeda Motor

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar rapat kerja membahas kebijakan perluasan jalur pembatasan sepeda motor yang dalam waktu dekat akan diuji coba.

Karena itu hari ini kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya rencana pembatasan ini. Apakah sudah disosialisasikan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun mengatakan, rapat kerja ini digelar untuk merespons tanggapan warga atas kebijakan pembatasan sepeda motor yang akan diperluas dari semula Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Jalan Medan Merdeka menjadi ke Bundaran Senayan.

"Karena itu hari ini kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya rencana pembatasan ini. Apakah sudah disosialisasikan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/9).

Pembatasan Sepeda Motor Akan Diperluas Hingga Sudirman

Di tempat yang sama, Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah menjelaskan, perluasan pembatasan sepeda motor melintas ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah diterapkan di Bundaran HI-Jalan Medan Merdeka Barat.

"Jadi kami hanya meneruskan. Kami juga sudah sosialisasikan lewat media massa dan bekerja sama dengan TMC Polda Metro Jaya," katanya.

Andri juga memastikan, kebijakan yang akan diterapkan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

"Bahkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi disebutkan bahwa pemerintah sangat memungkinkan untuk melakukan pembatasan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11457 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1350 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1298 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye996 personBudhi Firmansyah Surapati