You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 90 PPK Akan Ikuti Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum dari BPSDM
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

BPSDM akan Gelar Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta akan menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyelesaian Sengketa Hukum bagi 90 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tenaga pengajar dalam diklat ini sangat berkompeten di bidangnya

Diklat ini akan berlangsung di Gedung Stikes Jayakarta, Jl Raya PKP, Ciracas, Jakarta Timur, mulai 12 hingga 29 September 2017.

Kepala BPSDM DKI Jakarta, Budihastuti menuturkan, dalam proses pengadaan barang maupun jasa tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa.

438 Paket Pengadaan Barang dan Jasa Selesai Lelang

"Melalui diklat ini, kami harapkan PPK memiliki kemampuan yang lebih mumpuni untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa," kata Budihastuti," di Gedung Dinas Teknis, Jl Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Menurutnya, materi yang diberikan selama diklat yakni, materi wawasan, inti, dan materi aplikasi. Sedangkan, metode pembelajaran mencakup diskusi hingga tanya jawab; tugas, latihan, ujian; serta seminar dan focus group discussion (FGD).

"Tenaga pengajar dalam diklat ini sangat berkompeten di bidangnya. Ada yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Widyaiswara, dan tenaga profesional," katanya.

Ia menambahkan, alumnus diklat akan diajak untuk bergabung dalam Community of Practice (CoP) dalam rangka program Knowledge Management.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11336 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1286 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati