You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Satpol PP Diminta Siagakan Personel di Persimpangan Jalan
photo Doc - Beritajakarta.id

Satpol PP Diminta Siagakan Personel di Persimpangan

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menempatkan personel di persimpangan dan putar balik (u turn) jalan di Ibukota.

Kalau didiamkan ini berbahaya bagi warga Jakarta. Kita minta kepada Satpol PP untuk menurunkan personel di jalan

Penempatan personel ini dinilai penting untuk meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan seiring menjamurnya juru parkir liar.

"Kalau didiamkan ini berbahaya bagi warga Jakarta. Kita minta kepada Satpol PP untuk menurunkan personel di jalan," ujar Ramly Muhammad, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/9).

184 Personel Satpol PP Jaktim Ikuti Bimtek Aplikasi CRM

Menurut Ramly, penempatan personel Satpol PP merupakan upaya yang tepat menyusul semakin tingginya tingkat kepercayaan warga terhadap petugas penegak peraturan daerah (perda) tersebut.

"Karena itu saya juga meminta agar dihitung berapa jumlah personel keseluruhan dan berapa yang mampu untuk mengatur lalu lintas," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta lainnya, Gembong Warsono. Ia menilai, dengan ditempatkannya personel Satpol PP juga akan mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di u turn dan persimpangan jalan.

"Untuk pelaksanaannya bisa diatur dengan mekanisme shifting," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati