You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Anies Kukuhkan Ketua Umum TP-PKK dan BKOW DKI
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Anies Kukuhkan Ketua Umum TP-PKK dan BKOW DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (26/10), mengukuhkan Fery Farhati Ganis sebagai Ketua Umum Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DKI dan Nur Asia sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) DKI periode kepengurusan 2017-2022.

Kita ingin agar kegiatan kemasyarakatan. Terutama yang berbasis organisasi perempuan, bisa maju di Jakarta

Fery Farhati dan Nur Asia dikukuhkan setelah dilantik oleh Ketua Umum TP-PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo di Balai Kota. 

Anies Apresiasi Putusan MA Kabulkan Pembebasan Lahan MRT

Dalam sambutannya, Anies mengatakan, program PKK sejalan dengan komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota yang membahagiakan. Karena itu, Pemprov DKI akan mendorong dan memfasilitasi rencana yang akan disusun oleh pengurus baru, seperti pembinaan relawan, program kerja, serta bantuan dana. 

"Kita melihat pentingnya keluarga sebagai unit terkecil, dimana suasana kebahagiaan itu muncul karena kebutuhan dasar terpenuhi. Dan juga sebagai pilar keluarga, ibu bisa menjalankan perannya dengan baik," katanya.

Demikian juga dengan BKOW, Anies berharap bisa mendorong berbagai organisasi perempuan di Jakarta agar bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. 

"Kita ingin agar kegiatan kemasyarakatan. Terutama yang berbasis organisasi perempuan, bisa maju di Jakarta," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati