You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anie Minta SKPD Pastikan Program DKI Berpihak Pada Rakyat Kecil
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Gubernur Minta SKPD Prioritaskan Program untuk Rakyat Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan pengarahan pada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar memasukkan program prioritas yang bermanfaat bagi warga dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018. 

Jadi keberpihakan kita kepada rakyat kecil, kepada kaum miskin di Jakarta harus tercermin dalam anggaran

Untuk merampungkannya, Anies memberikan waktu satu pekan kepada jajaran SKPD untuk melakukan perubahan dan menyisir kembali semua item anggaran yang memberikan manfaat bagi warga.

Anies Komunikasikan Kepatutan UMP Sebelum Ditetapkan

"Prioritas kita adalah memastikan semua program-program itu memberikan manfaat langsung kepada warga," katanya, Rabu (1/11).

Anies juga meminta pembuatan program agar proporsional dengan permasalahan. Dia mencontohkan, program pembangunan sanitasi, saluran air, jamban dan kamar mandi yang dinilainya relatif masih minim. "Jadi keberpihakan kita kepada rakyat kecil, kepada kaum miskin di Jakarta harus tercermin dalam anggaran," tegasnya.

Anies mengaku, sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan preview seluruh anggaran. "Jadi pekan depan harus sudah jalan karena pembahasan dengan DPRD juga sudah jalan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye936 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati