You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Bakal Lebih Perhatikan Seniman
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Sandi Ingin Pengusaha Mutiara Berkolaborasi dengan Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menginginkan, pengusaha atau pelaku industri mutiara dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Saya yakin, kolaborasi ini akan menjadi lokomotif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Menurutnya, melalui sinergi dengan program OK OCE akan ada potensi besar yang bisa dioptimalkan. Potensi mutiara dari beberapa daerah di Indonesia bisa dikemas maupun dipamerkan oleh gerakan OK OCE, termasuk mendorong ekspornya.

"Saya yakin, kolaborasi ini akan menjadi lokomotif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama, ekonomi berbasis kerakyatan dan membuka lapangan kerja," kata Sandi, saat menghadiri 7th Indonesia Pearl Festival di salah satu mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Sayembara Sepatu Bang Sandi Dimulai

Ia menilai, untuk soal desain pelaku industri mutiara di Indonesia sudah mampu bersaing. Namun, mereka masih perlu memaksimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi digital.

"Kita harus mampu menggunakan teknologi dan digital untuk pengembangan usaha," tandasnya.

Untuk diketahui, pameran ini berlangsung 7-12 November 2017 dengan sejumlah kegiatan seperti, peragaan busana mutiara, talkshow Mutiara dan Gemarikan, klinik mutiara, pelatihan drilling dan knotting mutiara, dan lomba desain perhiasan mutiara.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11146 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1337 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1266 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye979 personBudhi Firmansyah Surapati