You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
TP PKK Tegal Alur Ikut Lomba Tertib Administrasi Tingkat Provinsi
photo Folmer - Beritajakarta.id

TP PKK Tegal Alur Wakili Jakbar Ikut Lomba Tertib Administrasi

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, mewakili Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam lomba tertib administrasi 2017 tingkat provinsi. 

Tentunya ini tidak lepas dari hasil pembinaan yang dilakukan TP PKK Jakarta Barat dan Kecamatan Kalideres

Camat Kalideres, Supriyadi mengatakan, dari 56 kelurahan di Jakarta Barat, TP PKK Kelurahan Tegal Alur dinilai paling bagus dalam menerapkan tertib administrasi.

Ketua TP PKK DKI Serap Aspirasi Kader di Kepulauan Seribu

Ia mengatakan, indikator tertib administrasi TP PKK Kelurahan Tegal Alur yang memiliki empat Pokja (kelompok kerja) ini, dilihat dari segala urusan yang tercatat rapi di sekretariat sehingga seluruh program dapat berjalan. 

"Tentunya ini tidak lepas dari hasil pembinaan yang dilakukan TP PKK Jakarta Barat dan Kecamatan Kalideres kepada pengurus di tingkat Kelurahan Tegal Alur yang dilakukan setiap sebulan sekali," ujarnya, Jumat (10/11) di RPTRA  Alur Dahlia, Kalideres. 

Ketua TP PKK Kelurahan Tegal Alur, Lela Susilawati menambahkan, pihaknya setiap pekan rutin melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh kader di tingkat RT dan RW.

"Pengurus juga memanfaatkan media sosial dalam mempublikasikan kegiatan dan berkomunikasi dengan seluruh kader," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11264 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1343 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1280 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1276 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye989 personBudhi Firmansyah Surapati