You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wali Kota Jaksel Minta Kader PKK Tertib Administras
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

TP PKK DKI Gelar Kunjungan SME ke PKK Kelurahan Lenteng Agung

Tim TP PKK Tingkat  Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (SME) ke PKK Kelurahan Lenteng Agung. Kegiatan ini dilaksanakan di RPTRA Taman Lenteng Agung, Kelurahan Lenteng Agung, pada Selasa (21/11).

Artinya, keikutsertaan Kelurahan Lenteng Agung dalam kegiatan SME sangat penting

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan tim TP PKK Tingkat  Provinsi DKI berjumlah enam orang. Tim ini melakukan penilaian perihal tertib administrasi PKK pada Tim Penggerak PKK Kelurahan Lenteng Agung. 

Kegiatan ini diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan kader PKK dalam menjalankan tugasnya serta paham akan tertib administrasi.

PD PAL Jaya Sosialisasikan Program L2T2 di Kecamatan Koja

"Artinya, keikutsertaan Kelurahan Lenteng Agung dalam kegiatan SME sangat penting, karena dengan tertib administrasi program-program untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik," tuturnya, Selasa (21/11).

Ketua Panitia SME TP PKK DKI Jakarta, Chaerunisa Nasution meminta agar para kader PKK di Lenteng Agung bisa memanfaatkan RPTRA untuk berkreasi.

"Di RPTRA para kader PKK bisa berkreasi serta mengerjakan administrasi bersama pengelola. Sebab, di RPTRA inilah adanya 10 program pokok PKK secara implementasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10881 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1328 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1250 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye970 personBudhi Firmansyah Surapati