You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Empat DPRD Daerah Kunjungi DPRD DKI
photo Oki Akbar - Beritajakarta.id

DPRD dari Empat Daerah Kunker ke Dewan

Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam, Tegal, Bandung dan Kabupaten Sumenep hari ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta.

Pertama, mereka menanyakan mekanisme pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin mengatakan, dalam kunjungan ini, ada banyak hal yang dikonsultasikan DPRD dari empat daerah ke jajarannya.

"Pertama, mereka menanyakan mekanisme pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/12).

DPRD DKI Terima Kunker Anggota Dewan Kabupaten Badung

Pada kesempatan itu, Syarifuddin menjelaskan, di DPRD DKI Jakarta, anggaran pertama kali ditentukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Kemudian dibuat turunannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah itu baru dibuat penyusunannya melalui Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga disahkan menjadi Rancangan APBD.

"Artinya, ini yang coba kita tularkan ke teman-teman DPRD lain untuk tertib dalam membahas anggaran," katanya.

Kepada rombongan anggota dewan dari empat daerah, Syarifuddin juga menyarankan harus ada ketegasan untuk penertiban izin.

"Pada prinsipnya, kita itu pegang regulasi. Jadi tidak perlu takut," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Budi Mardianto menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengalami kendala terkait legalitas perizinan.

"Oleh karena itu kita belajar ke DKI yang kita pandang dari pendapatan wisata hiburannya sangat besar," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11159 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1337 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1266 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye979 personBudhi Firmansyah Surapati