Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dian Ekowati, memaparkan upaya pemerintah provinsi membangun keterbukaan informasi publik di hadapan ratusan mahasiswa.

Selain memberikan informasi melalui website, portal resmi dan sosial media, kita juga memiliki aplikasi Jakarta Smart City (JSC)

Dian memaparkan ini, saat  tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema 'Strategi Mewujudkan E-Governance Melalui Keterbukaan informasi publik" yang diselenggarakan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, di Gedung Arion Grand Mangaradja, Jl Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/12).

"Selain memberikan informasi melalui website, portal resmi dan sosial media, kita juga memiliki aplikasi Jakarta Smart City (JSC)," ujarnya.

Dikatakan Dian, selain mensosialisaiskan berbagai data dan program yang dilaksanakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan teknologi informasi untuk menjaring masukan serta keluhan warga. Di antaranya melalui aplikasi Qlue.

Bagi mereka yang tidak familiar dengan teknologi informasi, lanjut Dian, pemerintah provinsi juga menyediakan layanan pesan singkat. Setiap hari Sabtu, juga dibuka layanan keluhan warga di kantor kecamatan.

Terkait keluhan warga, Dian menjelaskan, pihaknya sudah membangun sistem citizen relation management (CRM).

"Dengan sistem ini, setiap keluhan yang masuk akan langsung diarahkan ke instansi terkait untuk penanganan dan terus dimonitor penyelesaiannya oleh pimpinan," kata Dian.

Menurutnya, selama ini penanganan keluhan warga sudah direspons cukup baik oleh aparat pemerintah provinsi. Hanya saja, ada beberapa aduan yang terkait instansi lain di luar pemprov yang membutuhkan koordinasi untuk penyelesaian.

"Pemprov punya sistem kinerja dan penyelesaian keluhan merupakan bagian dari kinerja. Kalaupun ada yang belum tertangani lebih kita koordinasikan dengan instasi terkait," tandasnya.

Pada kegiatan digelar mulai pukul 07.00-12.000 ini tampil pula sebagai pembicara Direktur Utama TVRI,  Helmy Yahya; Komisioner KIP DKI Jakarta, Nani Nurani Muksi n dan pakar bidang ilmu administrasi Universitas Indonesia, Martani Husein.