You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anas Intruksi Lurah - Camat Sosialisasi APG 2018
photo Folmer - Beritajakarta.id

Pemkot Jakbar Gelar Sosialisasi Perhelatan Asian Para Games 2018

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat, menggelar edukasi dan sosialiasasi perhelatan Asian Para Games 2018. Ajang olahraga bagi penyandang disabilitas tingkat Asia ini bakal digelar pada 6-13 Oktober 2018 di DKI Jakarta.

Camat dan lurah harus mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bergaung di masyarakat

Pada kesempatan ini, Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, meminta lurah dan camat untuk aktif mensosialisasikan perhelatan tersebut ke masyarakat. 

Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 Disosialisasikan di Jakut

"Camat dan lurah harus mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bergaung di masyarakat," ujar Anas, Selasa (19/12). 

Ketua Harian Indonesia Asian Para Games Organizing Committe (Inapgoc) Sylviana Murni menambahkan, kegiatan ini perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui serta meningkatkan kesadaran warga akan keberadaan olahraga khusus penyandang disabilitas.

"Perlu dukungan dari masyarakat untuk membuktikan bahwa Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas," tandasnya. 

Sekadar diketahui, Asian Para Games 2018 akan diikuti sekitar 3.000 atlet penyandang disabilitas dan ofisial dari 43 negara di Asia dengan 18 cabang olahraga yang dipertandingkan. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11233 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati