You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi B apresiasi Kartu Pekerja untuk buruh berpenghasilan UMP
photo Doc - Beritajakarta.id

Distribusi Kartu Pekerja untuk Buruh Berpenghasilan UMP Diminta Tepat Sasaran

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mengapresiasi langkah Pemprov DKI meluncurkan Kartu Pekerja untuk Buruh Berpenghasilan UMP (upah minimum provinsi). Dewan mengingatkan agar distribusi kartu ini bisa merata dan tepat sasaran.

Pesan kami tolong ini dapat merata kepada seluruh pekerja dan tersosialisasikan dengan baik

Anggota Komisi B DPRD DKI, Judistira Hermawan mengatakan, insentif yang diberikan pemprov melalui kartu tersebut dapat meringankan beban biaya hidup buruh. Karena itu, pendistribusiannya harus tepat sasaran.

Buruh dengan Gaji UMP Diberi Subsidi Pangan dan Transportasi

"Kami menyambut baik, kalau ada insentif dari Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh elemen masyarakat. Karena dapat meringankan beban hidup masyarakat. Pesan kami tolong ini dapat merata kepada seluruh pekerja dan tersosialisasikan dengan baik," ujar Judistira, Jumat (12/1).

Senada dengan Judistira, anggota Komisi B DPRD lainnya, Endah Setia Dewi Pradjoko berharap, dengan adanya kartu pekerja tersebut para buruh dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemprov. 

"Kartu itu dapat dimanfaatkan untuk para pekerja berpenghasilan di bawah UMP. Kami apresiasi pemprov, karena kartu itu bisa digunakan untuk membeli bahan pokok murah," tandas Endah.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Tera Perangkat SPKLU Pastikan Pengukuran Energi Listrik Akurat

    access_time09-10-2026 remove_red_eye11242 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Petugas Berhasil Evakuasi Jenazah di Kali Ciliwung

    access_time08-10-2026 remove_red_eye6738 personNurito
  3. Transjakarta Apresiasi Pelanggan Cilik Pengguna Setia Mikrotrans di Jaktim

    access_time11-10-2026 remove_red_eye4938 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. MRT Jakarta Integrasikan Pembayaran Tiket JakLingko Mulai 12 Oktober 2026

    access_time09-10-2026 remove_red_eye3576 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

    access_time06-10-2026 remove_red_eye1683 personFolmer