Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berkomitmen untuk membenahi aset daerah di Ibukota.

Seperti Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD -r ed) tadi bicara masalah aset kita agar bisa diidentifikasi secara tepat dan tidak dikuasai pihak luar

Langkah ini dilakukan agar laporan keuangan DKI Jakarta ke depan bisa mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, persoalan aset di Ibukota menjadi isu hangat yang diskusikan dengan jajaran DPRD dalam acara coffee morning pagi tadi.

"Seperti Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD -r ed) tadi bicara masalah aset kita agar bisa diidentifikasi secara tepat dan tidak dikuasai pihak luar," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Sandi, persoalan aset ini merupakan isu penting yang harus segera ditindaklanjuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait

"DPRD sudah lakukan banyak kajian. Seluruh data-data yang ada ke depan akan kita sinkronkan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso menyambut baik target yang ingin dicapai Pemprov terkait perbaikan laporan keuangan ke depan.

"Kami di Komisi C lebih fokus di pembenahan masalah aset," tandasnya.