Sebanyak 76 usulan kegiatan, dibahas dalam pra musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Selasa (23/1) malam. 

Semua usulan akan dikoreksi agar ridak terjadi tumpang tindih atau anggaran ganda

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, saat membuka pra musrenbang mengatakan, lurah, unit terkait dan pengurus RW harus mengoreksi ulang semua usulan itu. Pastikan hanya kegiatan skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang harus ditampilkan.

"Pra musrenbang ini rangkaian kegiatan di awal tahun 2018. Pembahasan diawali dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Semua usulan akan dikoreksi agar tidak terjadi tumpang tindih atau anggaran ganda," kata Bambang.

Menurutnya, hasil pembahasan pra musrenbang harus ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. Unit-unit terkait bersama masyarakat harus rembuk dan bertemu di lokasi usulan agar sinkron.

"Sudin-sudin terkait juga harus tegas mengoreksi usulan. Jika tak penting dan terjadi tumpang tindih maka harus dicoret. Karena jika diusulkan juga percuma, akan dicoret di musrenbang berikut nya," lanjut Bambang.

Sementara, Lurah Kramat Jati, Husni Abdullah mengatakan, pra musrenbang ini merupakan lanjutan dari usulan rembuk RW. Nantinya akan ada lanjutan Musrenbang pada 2 Februari mendatang. Usulan warga dari 11 RW saat ini sebanyak 76 item kegiatan, dengan estimasi anggaran Rp 19.448.831.650.

"Musrenbang tahun 2017 lalu ada 144 usulan namun yang diprioritaskan hanya 28 usulan. Tidak semua usulan bisa dilaksanakan di 2018. Yang belum dilaksanakan ulang bisa diusulkan kembali di Musrenbang 2018 ini," ucapnya.

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syamsudin menambahkan, akan mendorong seluruh usulan warga itu agar dibawa sampai ke musrenbang tingkat provinsi.

"Kita akan dorong usulan warga Kramat Jati itu. Karena semua usulan sebelum disahkan akan dibahas di dewan. Saya akan kawal sesuai dengan bidang di komisi saya," tandasnya.