You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
UKPD di Jaktim Diminta Laporkan Aset Lahan
photo Nurito - Beritajakarta.id

UKPD di Jaktim Diminta Laporkan Aset Lahan

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menginstruksikan agar seluruh unit kerja perangkat daerah (UKPD) segera mendata aset tanahnya.

Saat ini ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Manfaatkan dengan baik peluang ini untuk mengajukan sertifikat lahannya

"Seluruh camat, lurah, sudin dan unit lainnya segera data dan laporkan seluruh asetnya. Saat ini ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Manfaatkan dengan baik peluang ini untuk mengajukan sertifikat lahannya," ujar Bambang, Kamis (8/3).

Bambang berharap, aset yang dilaporkan termasuk lahan fasos fasum yang akan diserahkan oleh pengembang. "Semua objek tanah yang menjadi aset Pemprov DKI, wajib disertifikatkan. Termasuk aset milik BUMD juga harus disertifikatkan," ucapnya.

Tim Surveyor Akreditasi Survei Puskesmas Kecamatan Tebet

Pengamanan aset ini wajib hukumnya bagi SKPD/UKPD di DKI. Karena sesuai Surat Edaran Nomor 9/SE/2018 tentang Pengamanan Aset Milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sementara, Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Timur, Ireni mengatakan, dengan adanya program PTSL maka ia akan mendata ulang seluruh aset yang ada di wilayahnya. "Pendataan aset sudah dimulai, kita tinggal buka dari Kartu Inventaris Barang (KIB) akan ketahuan mana aset yang sudah sertifikat dan belum," tandasnya.

Pihaknya menargetkan pada April mendatang seluruh data sudah terhimpun. Kemudian bulan Mei tinjauan lapangan untuk memastikan kondisinya, dan bulan Juni sudah didaftarkan ke BPN Jakarta Timur untuk pengajuan sertifikat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9658 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1306 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1219 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1173 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye953 personBudhi Firmansyah Surapati