You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
440 Pejabat di Jaktim Tandatangani Perjanjian Peningkatan Kinerja
photo Nurito - Beritajakarta.id

Pejabat di Jaktim Tanda Tangani Perjanjian Peningkatan Kinerja

Sebanyak 440 pejabat eselon 3 dan 4 di Jakarta Timur melakukan penandatanganan perjanjian peningkatan kinerja, di ruang serba guna kantor wali kota, Jumat (23/5). Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.

Dengan penandatanganan kinerja ini diharapkan dapat mendukung kinerja eselon 2

Kepala Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Jakarta Timur, Sis Supadmi mengatakan, penandatanganan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong para pejabat eselon 3 dan 4 untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Hal ini sekaligus untuk memperoleh pencapaian kinerja yang lebih baik dan mengejar predikat atau opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan BPK.

"Dengan penandatanganan kinerja ini diharapkan dapat mendukung kinerja eselon dua. Kemudian kinerja pejabat lebih terukur, mudah dievaluasi. Sehingga dalam laporan keuangan, Pemprov DKI mendapatkan opini WTP," kata Sis Supadmi.

Pegawai Pemkot Jaktim Gelar Kerja Bakti Massal

Proses penandatanganan ini disaksikan oleh Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Mohammad Anwar dan Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi. Nantinya seluruh dokumen perjanjian kinerja ini akan dikirim ke Bapeda DKI Jakarta pada hari Senin (26/3).

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10393 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1319 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1234 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1210 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye961 personBudhi Firmansyah Surapati