Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, menuai respon positif berbagai kalangan.

Ini menandakan birokrasi untuk bidang pelaporan keuangan, aset-aset, harta dan lain-lain di DKI itu sudah bagus

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini menilai, pemberian opini WTP dari BPK ini menunjukan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemprov DKI Jakarta semakin baik.

"Ini menandakan birokrasi untuk bidang pelaporan keuangan, aset-aset, harta dan lain-lain di DKI itu sudah bagus," ujarnya kepada Beritajakarta.id, Rabu (30/5).

Menurut Didik, sebagai Ibukota negara, sudah sepatutnya bagi DKI Jakarta mendapatkan opini WTP di setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan. Dengan begitu, DKI akan menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola keuangan dan aset.

Didik juga berpesan kepada Pemprov DKI agar memanfaatkan setiap kesempatan pemeriksaan atau audit anggaran untuk terus memerangi tindak pidana korupsi.

"Jadi memang status WTP ini bisa menjadi modal untuk memperbaiki dan melangkah lebih baik lagi," tandasnya.