You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Gelar Pertunjukan Musik Nusantara di Balai Kota
photo Doc - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Gelar Pertunjukan Musik Nusantara di Balai Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengadakan pagelaran musik nusantara dalam rangka HUT ke-491 Kota Jakarta.

Dalam rangka memberikan apresiasi bagi musik tradisional Nusantara

Acara akan digelar di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, pada Sabtu (30/6) malam nanti.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan acara ini sekaligus memberikan apresiasi terhadap musik tradisional di Indonesia. Acara digelar bertajuk Panggung Musik Nusantara Road to Indonesia Music Expo 2019.

Hiburan Rakyat Digelar di Pulau Pramuka

"Dalam rangka memberikan apresiasi bagi musik tradisional Nusantara (world music), Pemprov DKI Jakarta membuat sebuah forum musikal bernama Indonesian Music Expo (Imex) yang akan menggelar musik Nusantara dalam satu panggung," kata Anies, Sabtu (30/6).

Menurut Anies, kedepan kegiatan ini akan diselenggarakan secara berkala. Sehingga diharapkan bisa melestarikan budaya khususnya di bidang musik.

"Ini adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk diselenggarakan secara berkala dan dimulai malam ini di Pendopo Balai Kota pukul 19.00 dan terbuka untuk umum," ucapnya. Ada tiga musisi yang akan tampil dalam acara tersebut yakni Rafli Kande, Sambasunda dan duet Dira Suhandi-Sri Hanuraga.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati