Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Lasro Marbun memastikan tidak akan ada tumpang tindih antara program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digagas Presiden RI, Joko Widodo. Bahkan, dirinya meyakini kedua program tersebut akan saling mendukung.

Sepertinya akan terjadi pemisahan, mana yang akan menjadi sasaran KJP mana sasaran KIP. Tapi ini akan saling mendukung

KJP sendiri merupakan program bantuan untuk memenuhi kebutuhan pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. Program ini digagas Joko Widodo saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan KIP, digagas Jokowi saat menjadi Presiden RI dan rencananya akan diluncurkan pada Senin (3/11).

"Agar tak tumpang tindih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait. Sepertinya akan terjadi pemisahan, mana yang akan menjadi sasaran KJP mana sasaran KIP. Tapi ini akan saling mendukung," ujar Lasro di Balaikota DKI, Senin (3/11).

Terlebih, kata Lasro, basis data yang digunakan Pemprov DKI adalah kemiskinan faktual. Artinya, menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Sementara data yang digunakan untuk program KIP menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kalau dari DKI kan basisnya kemiskinan faktual, bukan beradasarkan lagi data-data kuantittaif kemiskinan oleh BPS. Nah, sementara kalau KIP itu kemungkinan menggunakan dari sana," katanya.

Ditambahkan Lasro, pihaknya akan terlebih dahulu melihat bagaimana harmonisasi kedua program tersebut. "Nanti bagaimana harmonisasi penyelesaian peleburan kartu di lapangan tentu harus berjalan dulu. Apakah ada irisan, yang tertinggal, atau kurang tepat sasaran tentu Jakarta dan pemerintah pusat tentu akan berkoo rdinasi," tandasnya.