Revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk menentukan besaran nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 dijadwalkan dibahas oleh eksekutif dan legislatif, Rabu (5/11).

Saya sih mau realistis saja, nanti saya laporkan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur sekitar Rp 76 triliun

Semula, dalam rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2015 yang telah diserahkan Juli lalu nilainya mencapai Rp 81,5 triliun. Namun, setelah ada revisi nilainya turun menjadi Rp 76 triliun.

"Saya sih mau realistis saja, nanti saya laporkan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur sekitar Rp 76 triliun," ujar Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (5/11).

Dia menilai pendapatan sebesar Rp 76 triliun tidak terlalu buruk. Jumlah itu sesuai dengan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Tadinya kami targetkan Rp 81,5 triliun, tapi takutnya tidak tercapai malah jelek nantinya," kata mantan Walikota Jakarta Pusat ini.

Dirinya berharap, APBD 2015 bisa disahkan secepatnya. "Mudah-mudahan tidak terhambat," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengimbau eksekutif untuk lebih berhati-hati dalam menyusun plafon anggaran 2015. "Makanya lebih baik low profile saja. Realistis saja," ujar politisi PKS tersebut.

Semula rincian KUA-PPAS yang diserahkan terdiri dari Rp 44 miliar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan sebesar Rp 21,3 triliun dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 6,1 triliun.

Lalu, dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 9 triliun serta pinjaman daerah sebanyak Rp 1,1 triliun.