You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jakbar - MUI Gelar Seminar Bahaya Narkoba - LGBT
photo Folmer - Beritajakarta.id

Pemkot Jakbar - MUI Gelar Seminar Bahaya Narkoba

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat hari ini menggelar seminar mengenai bahaya narkoba dan LGBT di Ruang Wijaya Kusuma kantor wali kota setempat.

Orang tua sangat berperan untuk pencegahan hal yang negatif di era milenal

Seminar yang diprakarsai Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI DKI Jakarta ini menghadirkan sejumlah narasumber sebagai pembicara.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Jakarta, M Zen menekankan pentingnya peran orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. "Selain bahaya narkoba, LGBT pun sama," ujarnya, Kamis (6/9).

Warga di Kota Bambu Selatan Dilatih Membuat Kerajinan Tangan

Menurut M Zen, upaya pencegahan bahaya narkoba dan LGBT dibutuhkan di era milenial ini. "Orang tua sangat berperan untuk pencegahan hal yang negatif di era milenal," katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Jakarta Barat, Inad Luciawaty mengapresiasi kegiatan seminar yang digelar ini. "Kita mengajak masyarakat dan tokoh agama agar lebih peduli," tuturnya.

Ia pun mengimbau warga agar menerapkan Jam Belajar Malam (JBM) di tiap wilayah mulai pukul 18.00-21.00. Selama rentan waktu itu, anak-anak diwajibkan belajar di rumah. "Kegiatan ini, diharapkan bisa mengurangi pencegahan narkoba di wilayah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10743 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1324 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1246 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1237 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye966 personBudhi Firmansyah Surapati