You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anies Buka Musda IX DPD IWAPI DKI
photo Mustaqim Amna - Beritajakarta.id

Anies Buka Musda IX DPD IWAPI DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Semoga Musda ini dapat berjalan dengan baik

Musda IX DPD IWAPI DKI Jakarta mengagendakan pemilihan ketua baru, untuk menggantikan Tatyana Sutara sebagai Ketua DPD IWAPI DKI yang sudah menjabat sejak tahun 2013 dan akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini.

Anies berharap, kepemimpinan dan kepengurusan baru nantinya dapat membawa IWAPI DKI Jakarta semakin maju dan lebih banyak bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dinas KUKMP dan IWAPI DKI Adakan Pameran Produk UKM

"Saya mengapresiasi kepemimpinan Ibu Tatyana Sutara selama memimpin DPD IWAPI DKI Jakarta. Semoga Musda ini dapat berjalan dengan baik dan terpilih ketua baru yang nantinya dapat mendorong hadirnya perubahan-perubahan," ujarnya, Rabu (5/12).

Anies menginginkan, ke depan IWAPI juga dapat menyesuaikan program-program yang akan dilakukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta agar ada keselarasan dan dapat bekerja sama dalam berbagai aspek.

"Kami di Pemprov DKI terus mendukung dan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan IWAPI," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11170 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1267 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye981 personBudhi Firmansyah Surapati