You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Jatim Studi Komparasi ke DPRD DKI
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

DPRD Jatim Studi Komparasi ke DPRD DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) hari ini melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ternyata di DKI harus dengan anggota terpilih yang membahas APBD murni.

Studi komparasi dilakukan untuk mempelajari sinkronisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta saat membahas Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ketua Rombongan Banggar DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto mengatakan, dalam kesempatan ini, pihaknya ingin memastikan adanya sinkronisasi pembahasan KUA-PPAS tahun 2019 dengan KUA-PPAS tahun 2020. Mengingat, pada 17 April 2018 akan digelar Pemilihan Legislatif (Pileg).

DPRD Sumut Studi Komparasi ke DPRD DKI

"Ternyata di DKI harus dengan anggota terpilih yang membahas APBD murni. Anggota lama hanya sampai pembahasan perubahan," ujarnya, Jumat (18/1).

Menanggapi hal ini, Kasubag Paripurna Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan, selama ini proses pembahasan APBD Perubahan akan dibahas anggota dan pimpinan Banggar pada Juni hingga Juli mendatang.

"Biarpun ada Pileg di April nanti, pembahasan anggaran akan terus berjalan. Anggota dewan yang lama masih mendapatkan hak untuk membahas APBD Perubahan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kebayoran Lama Selatan Miliki 56 Tempat Pengelolaan Sampah Organik

    access_time11-07-2026 remove_red_eye7663 personTiyo Surya Sakti
  2. Pengemudi Truk Sampah Salahgunakan BBM Operasional di Cilincing Disanksi

    access_time14-07-2026 remove_red_eye5460 personAnita Karyati
  3. Kelurahan Berprestasi Jadi Penggerak Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1603 personFakhrizal Fakhri
  4. SDN Srengseng Sawah 15 Tetap Gelar Sekolah Tatap Muka

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1434 personDessy Suciati
  5. DPRD DKI Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    access_time14-07-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri