You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Provinsi Kalsel Kunker ke Pemprov DKI Bahas Rencana Pembuatan Perda
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

DPRD Kalimantan Selatan Kunker ke Pemprov DKI

Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BP Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (18/1), melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta. Rombongan anggota dewan ini diterima Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Fadjar di Ruang Rapat I, Blok G, Gedung Balai Kota.

Percepatan pembuatan perda sangat penting karena itu demi kepentingan masyarakat. 

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Burhanuddin mengatakan, pihaknya melakukan kunker ke Pemprov DKI untuk sharing informasi tentang usulan dan mekanisme pembuatan peraturan daerah (perda).

Dia menambahkan, dari hasil pertemuan ini pihaknya mendapat masukan tentang percepatan proses penyusunan hingga pengesahan perda di DKI Jakarta.

DPRD Kota Semarang Kunker ke Pemprov DKI

"Percepatan pembuatan perda sangat penting karena itu demi kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa mencontoh apa yang dilakukan Pemprov DKI," ucapnya.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum DKI Jakarta, Nur Fadjar menjelaskan, pihaknya memaparkan mekanisme pengusulan raperda dari SKPD ke Biro Hukum dan gubernur yang selanjutnya dibahas bersama DPRD DKI.  

"Kami juga jabarkan cara publikasi ke masyarakat setelah raperda itu menjadi perda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati