You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Dua Ribu Bidang Tanah Di Kepulauan Seribu Telah Disertifikasi
photo Suparni - Beritajakarta.id

2.000 Bidang Tanah di Kepulauan Seribu Telah Disertifikasi

Sepanjang tahun 2018, sebanyak 2.000 bidang tanah milik masyarakat dan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu telah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

Terima kasih kepada BPN yang telah menerbitkan sertifikat tanah milik warga dan aset Pemkab,

Salah satu bidang tanah yang disertifikasi, yaitu kantor Bupati Kepulauan Seribu yang terletak di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara.

Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad mengucapkan terima kasih kepada BPN Jakarta Utara yang telah menerbitkan sertifikat tanah sehingga tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengklaim kepemilikan lahan.

5.000 Warga Jaktim Diberi Sertifikat Tanah

"Terima kasih kepada BPN yang telah menerbitkan sertifikat tanah milik warga dan aset Pemkab sehingga sekarang jelas kepemilikan serta batas lahannya," ujarnya, Jumat (8/2).

Sementara itu, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Jakarta Utara, Sutrisno mengatakan, pihaknya juga akan menerbitkan sertifikasi bidang tanah lainnya milik masyarakat maupun aset Pemkab Kepulauan Seribu.

"Tahun 2019 ini seluruh bidang tanah milik masyarakat di Kepulauan Seribu yang belum bersertifikat akan kami sertifikasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kebayoran Lama Selatan Miliki 56 Tempat Pengelolaan Sampah Organik

    access_time11-07-2026 remove_red_eye7677 personTiyo Surya Sakti
  2. Pengemudi Truk Sampah Salahgunakan BBM Operasional di Cilincing Disanksi

    access_time14-07-2026 remove_red_eye5598 personAnita Karyati
  3. Kelurahan Berprestasi Jadi Penggerak Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1622 personFakhrizal Fakhri
  4. SDN Srengseng Sawah 15 Tetap Gelar Sekolah Tatap Muka

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1443 personDessy Suciati
  5. DPRD DKI Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    access_time14-07-2026 remove_red_eye1323 personFakhrizal Fakhri