Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Rabu (13/2), melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Rombongan anggota dewan dari luar daerah ini diterima anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jakarta, Bestari Barus.

Saat ini, PAD di Kota Lhokseumawe masih mengandalkan retribusi daerah dan perizinan,

Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Suryadi mengatakan, pihaknya ingin sharing (berbagi) komunikasi terkait upaya peningkatan pemasukan asli daerah (PAD) yang dilakukan eksekutiif dan legislatif di DKI.

"Saat ini, PAD di Kota Lhokseumawe masih mengandalkan retribusi daerah dan perizinan. Sedangkan dari yang lain seperti CSR belum tersentuh sama sekali," ucapnya.

Dengan PAD sebesar Rp 64 miliar lebih dan APBD Rp 936 miliar, ungkap Suryadi, Pemkot Lhokseumawe kesulitan untuk meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

"Hasil sharing komunikasi dengan DPRD DKI ini mungkin nanti ada yang bisa terapkan di Kota Lhokseumawe ," ucapnya.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, memberi masukan agar DPRD Kota  Lhokseumawe membuat aturan hukum yang jelas untuk mengikutsertakan perusahaan yang ada melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk kesejahteraan masyarakat.

"Di DKI sudah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang CSR yang dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan. Semoga Kota Lhokseumawe dapat membuat perda tentang CSR agar perusahaan swasta dapat berkontribusi untuk kemajuan warga," tandasnya.