You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkab Kepulauan Seribu Gelar Musrenbang Tingkat Kabupaten
photo Suparni - Beritajakarta.id

Peningkatan Sektor Pariwisata Masih Menjadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu, hari ini menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara.

Ini menunjukkan hal yang positif setelah adanya pendampingan dalam Pra Musrenbang

Peningkatan sektor pariwisata serta penyediaan kebutuhan dasar warga seperti penyediaan air bersih, sarana kebersihan, kesehatan dan pengolahan air limbah masih menjadi skala prioritas dalam rencana kegiatan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad menuturkan, tahun ini jumlah usulan dalam Musrenbang mengalami penurunan dari 1.024 usulan pada tahun lalu menjadi hanya 799 usulan di tahun ini.

Anies Buka Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu

"Ini menunjukkan hal yang positif setelah adanya pendampingan dalam Pra Musrenbang, sehingga usulan yang diusulkan telah direncanakan dengan baik dan matang," ujar Husein, Jumat (22/3).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik yang hadir dalam kegiatan itu juga mengapresiasi keberadaan tim pendamping dalam Pra Musrenbang.

"Keberadaan pendamping ini sangat membantu aparat pemerintahan dalam merumuskan rencana pembangunan, ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati