Pemprov DKI Bakal Hapus Kupon PMI
Pemprov DKI Jakarta akan menghapus kupon penggalangan dana Palang Merah Indonesia (PMI) yang selama ini sering dijumpai di bioskop, restoran, hotel dan tempat lainnya. Ke depan, sistem penggalangan atau sumbangan dana PMI akan diganti menggunakan autodebet atau kartu elektronik seperti kartu ATM.
Yang terjadi di lapangan saat ini, pihak PMI menyebarkan ribuan kupon ke seluruh wilayah DKI. Tapi tidak ada yang mengawasi
Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sugiyono mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang keberatan saat membayar sumbangan dana PMI di bioskop, restoran dan hotel.
"Ada rasa khawatir di masyarakat kalau hasil sumbangan mereka tidak sampai ke PMI, tapi ke oknum yang mau cari keuntungan pribadi. Itu ujung-ujungnya membuat buruk citra dari pemerintah," ujar Bambang, Minggu (13/12).
PMI DKI Butuh 5 Unit Transfusi Darah TambahanAtas dasar itu, lanjut Bambang, Pemprov DKI berinisiasi mengganti mekanisme sumbangan PMI dari manual menjadi autodebet. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana di lapangan.
"Memang kita akui dengan dihapuskannya kupon, pendapatan PMI akan berkurang. Tapi itu bisa diatasi, anggota PMI nanti kita pacu agar lebih kreatif dalam meminta donasi," kata mantan Walikota Jakarta Utara ini.
Ia mengutarakan, di lapangan, kupon dana PMI banyak yang diduplikasi oknum tertentu untuk megeruk keuntungan pribadi. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya petugas yang bertugas mengawasi penyebaran kupon.
"Yang terjadi di lapangan saat ini, pihak PMI menyebarkan ribuan kupon ke seluruh wilayah DKI. Tapi tidak ada yang mengawasi," ucapnya.
Menurut Bambang, sudah saatnya segala transaksi wajib maupun sukarela dilakukan secara online. Selain praktis, hal ini juga dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Ketua PMI DKI Jakarta, Rini Sutiyoso mengaku siap menghapus sistem kupon dana PMI sesuai keingingan Pemprov DKI. Selama ini, kata Rini, pihaknya selalu menggandeng aparatur kelurahan di setiap wilayah Jakarta saat melakukan penggalangan dana.
"Setiap tahun BPK juga mengaudit kami. Selama ini kita transparan. Di luar itu, kita setuju dengan kebijakan Pemprov DKI," tuturnya.
Dikatakan Rini, dana sumbangan masyarakat kepada PMI digunakan untuk operasional anggota yang mengambil donor darah di lapangan. Hasil sumbangan itu juga dipakai untuk kegiatan tanggap bencana.
"PMI merupakan organisasi non pemerintah yang fokus untuk tanggap bencana," tandasnya.
