Komisi C Apresiasi Revisi Rancangan KUA-PPAS Dinas Pendidikan
Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi penyesuaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan.
Me majukan pendidikan di Jakarta
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi mengatakan, Rancangan KUA-PPAS 2020 Dinas Pendidikan yang dipaparkan kepada Komisi C sudah cukup rasional.
Setidaknya, tren positif tersebut terlihat dari total usulan anggaran Dinas Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp 23,21 triliun. Besaran angka tersebut terdiri atas tiga komponen utama yaitu, postur Belanja Tidak Langsung Rp 8,73 triliun, Belanja Langsung Rp 8,65 triliun, serta alokasi dana hibah dan bansos Rp 5,83 triliun.
Komisi C Bahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020"Kami kira pemaparan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI sangat baik. Kalau dilihat dari segi anggaran kenaikannya hanya 2,3 persen dibandingkan tahun 2019. Masih di bawah 10 persen, sangat bagus, ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Menurutnya, untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung juga dapat dikatakan seimbang dan ideal bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi ragam persoalan pendidikan sebagai kebutuhan utama.
Banyak program-program bersentuhan langsung kepada peserta didik seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PM-TAS).
"Menurut kami ada banyak inovasi-inovasi ke depan dalam memajukan pendidikan di Jakarta agar lebih baik lagi," terangnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat mengaku bersyukur tanggapan yang diberikan atas hasil pemaparan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020.
"Alhamdulillah, ada masukan-masukan yang diberikan anggota dewan sehingga proses penyusunan anggaran bisa dilakukan secara lebih baik," ungkapnya.
Syaefulloh memastikan, seluruh alokasi anggaran yang diusulkan akan dilaksanakan secara bertanggung jawab serta mengedepankan proses pelaksanaan kegiatan secara transparan dan akuntabel.
"Kami akan memastikan pendidikan tuntas dan berkualitas di Jakarta. Masukan-masukan yang diberikan pimpinan, anggota dewan, dan masyarakat menjadi pelecut bagi kami untuk bekerja dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
