Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pasokan Pangan Aman Akhir Tahun Ini
Jelang akhir tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah antisipatif untuk mempersiapkan pasokan komoditas strategis di Jakarta. Pemantauan pasokan bahan pangan seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan bumbu-bumbuan terus dilakukan.
Stok kita itu cukup untuk mengamankan seluruhnya sampai beberapa bulan ke depan. Begitu juga dengan kebutuhan pokok.
Hingga saat ini, ketersediaannya masih sangat mencukupi permintaan. TPID memastikan bahwa BULOG dan BUMD Pangan terkait, yaitu PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya telah memperhitungkan dan mempersiapkan pasokan sesuai dengan kondisi, bahkan lebih dari kebutuhannya. Jalur distribusi pangan dan kebutuhan pokok juga telah dipersiapkan sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
Pemantauan keamanan pangan di pasar-pasar dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang aman dari zat berbahaya dan berkualitas. Akses pangan murah bersubsidipun terus diperluas dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Untuk mendukung proses distribusi dan transportasi, aparat terkait telah disiapkan instrumen untuk mempermudah kelancarannya. Sementara LPG, Pertamina dan Hiswana Migas memastikan bahwa pasokan lancar, stok cukup, dan sewaktu-waktu dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat.
TPID Pastikan Stok Pangan di Jakarta AmanGubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan TPID Provinsi DKI Jakarta. Anies optimis angka ini akan tetap stabil hingga akhir tahun.
"Alhamdulillah pasokan pangan untuk akhir tahun di Jakarta Insya Allah aman. Stok kita itu cukup untuk mengamankan seluruhnya sampai beberapa bulan ke depan. Begitu juga dengan kebutuhan pokok. Proyeksi kebutuhan alhamdulillah dari satu tahun ini, semua prediksi akurat. Karena itu, prediksi kebutuhan akhir tahun juga Insya Allah aman. Jadi, kesimpulan tadi adalah pasokan aman, kebutuhan juga terproyeksi dengan baik. Insya Allah, harga terkendali tahun ini. Nanti akhir tahun kita akan punya informasi lengkap mengenai inflasi kuartal ke-IV tahun 2019, dan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-IV," ujar Anies, usai rapat koordinasi di ruang rapim, Balaikota Jakarta, Rabu (11/12) seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
TPID Provinsi DKI Jakarta juga melakukan inovasi dalam menjaga pasokan dan distribusi melalui beragam channel distribution, antara Iain penggunaan Rice Milling Unit (RMU), JakGrosir, Mini DC, dan JakMart akan berdampak pada efisiensi dalam tata niaga bahan pangan.
Selain itu, TPID Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh BUMD pangan melakukan perjanjian kerja sama pembelian komoditas seperti telur ayam, daging ayam, daging sapi dan sebagainya. Perjanjian kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi daerah sentra produksi untuk memberikan kepastian pasar dan dengan margin yang cukup sehingga memberikan insentif agar proses produksi tetap berlangsung.
Selanjutnya, komunikasi yang intensif antar anggota TPID dan masyarakat memberikan keyakinan bahwa pemantauan harga terus dilakukan sehingga kebijakan yang diperlukan dapat dilakukan pada waktu yang tepat.
Untuk diketahui pula, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi DKI Jakarta tercatat rendah dan stabil. Pada November 2019, IHK di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,19 persen (mtm), angka ini lebih rendah dibandingkan Oktober sebesar 0,21 persen.
Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK tahun kalendar sampai dengan November 2019 tercatat sebesar 2,92 persen (ytd), atau secara tahunan sebesar 3,53 persen (yoy). Angka ini sesuai target inflasi nasional tahun 2019, yakni 3,5 persen +/-1 persen.
Pencapaian ini berhasil diraih berkat koordinasi pengendalian inflasi yang solid dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta, yang juga akan berdampak positif pada upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui TPID, Bank Indonesia, dan forum-forum yang ada akan terus ditingkatkan. Hal tersebut perlu dilakukan.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, strategi kunci menangani laju inflasi di Ibu Kota adalah sinergi, inovasi, dan komunikasi yang dilakukan oleh TPID.
“Mengingat pengendalian harga memerlukan kerja sama dan sinkronisasi langkah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, serta komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan yang telah diputuskan. Ke depan, disusun langkah dan kebijakan konkrit guna mempermudah strategi pengendalian inflasi yang akan diimplementasikan,” terang Hamid.
Kerangka kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat. Dengan berbagai upaya tersebut, serta memerhatikan berbagai perkembangan harga di pasar serta bauran kebijakan pemerintah, inflasi tahun 2020 diperkirakan tetap terjaga dan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional yang ditargetkan menurun, yakni sebesar 3 persen ± 1 persen.
Tingkat permintaan masyarakat juga diprakirakan tidak akan mengalami peningkatan signifikan, dan perkiraan terhadap peningkatan permintaan di akhir tahun telah dipersiapkan.
