You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
90 Usulan Dibahas di Musrenbang Kelurahan Cililitan
photo Nurito - Beritajakarta.id

Wakil Wali Kota Jaktim Dorong Usulan Non Fisik Diperbanyak

Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Uus Kusdianto mendorong agar usulan non fisik lebih diperbanyak saat Musrenbang. Hal ini diungkapkan Uus saat menghadiri Musrenbang Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Selasa (11/2).

masukkan usulan non fisiknya lebih banyak lagi,

Dikatakan Uus, dalam Musrenbang Kelurahan Cililitan diketahui usulan fisik masih mendominasi. Padahal, idealnya perlu ada keseimbangan antara usulan fisik dan non fisik. Sebab pembangunan tidak pada masalah fisik namun masalah non fisik juga diperlukan. Terutama dalam kegiatan pelatihan keterampilan.

Musrenbang Kepulauan Seribu Utara Bahas 70 Usulan

"Mumpung masih ada kesempatan, silahkan revisi, masukkan usulan non fisiknya lebih banyak lagi. Agar ada keseimbangan," ujar Uus.

Lurah Cililitan, Agung Budi Santoso menambahkan, dari 90 usulan memang didominasi usulan fisik sebanyak 72 usulan dengan anggaran Rp 11.750.274.128. Kemudian non fisik ada 11 usulan dengan nilai Rp 108.536.900 dan usulan barang sebanyak tujuh usulan dengan nilai Rp 161.441.414.

"Usulan fisik sangat banyak karena memang masyarakat membutuhkannya. Terutama  dalam program normalisasi atau perbaikan saluran air," kata Agung.

Menurutnya, program fisik yang diprioritaskan adalah pengerukan Kali Baru karena saat ini terjadi pendangkalan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11450 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1349 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1297 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1284 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye995 personBudhi Firmansyah Surapati