You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Distribusi Pangan Bersubsidi Tetap Berjalan
photo Doc - Beritajakarta.id

Dinas KPKP Pastikan Ketersediaan Pangan Bersubsidi

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memastikan ketersediaan pangan bersubsidi bagi warga penerima bantuan.

Ini menyangkut kebutuhan pangan warga

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, warga penerima manfaat pangan bersubsidi dapat melakukan transaksi di beberapa tempat seperti, gerai di kelurahan maupun kecamatan, JakGrosir, JakMart, Mini DC, dan gerai pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

"Saat ini ada kebijakan transaksi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA ditiadakan terlebih dahulu selama dua pekan ke depan," ujarnya, Senin (16/3).

Stok Beras di Jakarta Aman Hingga Enam Bulan ke Depan

Darjamuni menjelaskan, Dinas KPKP sudah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di klaster pangan yakni, Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya untuk tetap melakukan pelayanan dan droping stok pangan bersubsidi sesuai permintaan warga.

"Ini menyangkut kebutuhan pangan warga, jadi sangat urgen pada situasi dan kondisi seperti saat ini," terangnya.

Ia menambahkan, penyaluran atau pelayanan pangan bersubsidi dilakukan dengan mekanisme pemilik kartu bernomor genap dilayani pada tanggal genap, begitupun sebaliknya.

"Kebijakan ini untuk mengantisipasi berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye9570 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1306 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1218 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1171 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye953 personBudhi Firmansyah Surapati