Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah  menghapus sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama status darurat bencana COVID-19.

Semoga kebijakan ini dapat menstimulasi pembayaran pajak oleh masyarakat

Menurutnya,  penghapusan sanksi pajak PKB ini sangat tepat guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19.

"Kami mengapresiasi dan menyambut baik penghapusan sanksi PKB ini. Kebijakaan ini sangat tepat karena kondisi perekekonomian kita memang sedang sulit ," ujarnya Selasa (28 /4).

Ia berharap, kebijakan penghapusan sanksi PKB dan sistem layanan pembayaran online yang diterapkam Pemprov DKI, dapat menstimulasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

"Semoga kebijakan ini dapat menstimulasi pembayaran pajak oleh masyarakat," tandasnya.