You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi C dan TAPD Bahas RKPD Tahun 2021
.
photo Maulana Khamal Macharani - Beritajakarta.id

Komisi C dan TAPD Bahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2021

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (3/6), menggelar rapat kerja membahas tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2021.

Kita diskusikan, berapa kira-kira pagu di tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi HY mengatakan, rapat ini bertujuan mengetahui penetapan pagu indikatif besaran anggaran belanja dan pendapatan daerah.

"Kita diskusikan, berapa kira-kira pagu di tahun 2021. Setelah itu, kita bicara mengenai pengeluarannya, apakah seimbang atau tidak," ujarnya.

Komisi C Bahas Realisasi Deviden BUMD

Dalam rapat ini,  TAPD memaparkan proyeksi APBD 2021 sebesar Rp63 triliun dan target pajak daerah pada ABPD 2021 untuk sementara diasumsikan mencapai Rp37 triliun.

Menurut Rasyidi, besaran angka tersebut masih dalam proses pembahasan pihaknya bersama dengan TAPD untuk dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai proyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta dan inflasi tahun 2020-2021.

"Kita minta mereka lakukan penambahan, karena diharapkan tidak ada pandemi lagi dan ekonomi bisa berjalan baik. Bahkan dewan ada yang meminta jumlah pagu seperti tahun 2020, tapi kita belum memastikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1432 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1338 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1262 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1195 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1107 personFolmer