Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menggelar tender program sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) pada bulan Maret mendatang. Percepatan tender ini dilakukan agar sistem ERP bisa segera diterapkan tahun ini.

Yang lain juga bisa ikut. Kalau dia tawarin lebih murah, pasti kita lebih percaya yang sudah uji coba dong

"ERP saya putuskan biar cepat, harus segera lelang. Nah saya perintahkan agar semua unit cepat siapkan. Saya ingin tahun ini sudah jalan. Paling lambat ya akhir tahun. Pokoknya tahun ini harus jalan," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Senin (16/2).

Ia mengatakan, pengumuman lelang berlaku bagi perusahaan yang berminat menjalankan sistem ERP pada kedua koridor yang telah diujicobakan yakni Sudirman-Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said (Kuningan). Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui, sistem ERP hingga saat ini belum dapat dijalankan disebabkan beberapa kendala. Salah satunya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelaksanaan jalan berbayar di ibu kota.

Menurutnya, Pemprov DKI awalnya menyerahkan infrastruktur ERP kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Meskipun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan tersebut juga harus mengikuti prosedur lelang.

”PT Jakpro tidak bisa berkuasa penuh. Dia juga harus ikut lelang bersama perusahaan lainnya,” ungkapnya.

Basuki juga mengapresiasi dua perusahaan yang telah melakukan uji coba sistem ERP yakni Kapsch (Swedia) di Sudirman dan Q-Free (Norwegia) di Kuningan. Ia menyebutkan, 95-98 persen yang dipasang di gate entry bisa mendeteksi On Board Unit (OBU) yang dipasang di beberapa kendaraan yang melintas melewati gate tersebut.

"Yang lain juga bisa ikut. Kalau dia tawarin lebih murah, pasti kita lebih percaya yang sudah uji coba dong. Kalau dia harganya sama, semua sama, tidak jelas, kita sudah kunci. Mesti yang sudah dipakai di berapa negara, sudah teruji. Jadi kamu yang abal-abal muncul tidak mungkin menang," tegasnya.

Sementara Kepala UP ERP DKI Jakarta, Leo Armstrong menjelaskan, pihaknya perlu melakukan penelitian sebelum memutuskan sesuatu. Pihaknya membuka kepada perusahaan swasta lainnya untuk mengikuti lelang pelaksanaan ERP. Saat ini sudah ada dua perusahaan asing yakni Kapsch, Swedia dan Q-Free, Norwegia, yang melakukan uji coba ERP tersebut. Namun, Pemprov DKI tidak memberikan keistimewaan bagi kedua perusahaan asing yang telah melakukan uji coba pemasangan gate (gerbang) ERP dan pendeteksi OBU.

"Perlu banyak kehati-hatian (mengumumkan tender ERP). Sejauh ini uji cobanya berjalan baik," tambahnya.