Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengkukuhkan panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2020 secara daring, Senin (5/10). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla dan Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Efendi beserta jajaran.

Ini mungkin berbeda dengan pertumbuhan ekonomi karena ini pertumbuhannya solidaritas sosial. I

Dalam sambutannya, Gubernur Anies memberikan apresiasi khusus kepada jajaran PMI, karena telah bergerak cepat, khususnya dalam hal penangangan COVID-19 di Jakarta sejak awal pandemi.

“Kami apresiasi kepada seluruh jajaran PMI, utamanya kepada bapak Ketua Umum PMI, Bapak Muh Jusuf Kalla yang memulai dengan berbagai macam kegiatan PMI di wilayah DKI Jakarta sejak masa awal pandemi ini terjadi, alhamdulillah manfaatmya kita rasakan terus sampai sekarang,” ucap Anies mengawali sambutannya, seperti dikutip dari PPID DKI, Senin (5/10).

Gubernur Anies menerangkan, Bulan Dana PMI 2020 berbeda dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Sehingga target penerimaan pun turun menjadi Rp 21 miliar, berkurang dari tahun lalu yang mencapai Rp 26,9 miliar. Meski demikian, Gubernur Anies tetap optimis untuk lampaui target.

“Mudah-mudahan kita bisa lampaui target. Ini mungkin berbeda dengan pertumbuhan ekonomi karena ini pertumbuhannya solidaritas sosial. Insya Allah pertumbuhan solidaritas sosial tak mengalami resesi dan malah tumbuh berkembang,” lanjutnya.

Menurut Anies, optomisme untuk melampaui target tersebut didasarkan pada semangat masyarakat untuk membantu meringankan beban sesama yang meningkat saat pandemi COVID-19. Salah satunya seperti yang telah berhasil dikumpulkan melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

“Justru ini masanya kita bisa menggerakkan orang karena kita sedang menghadapi ancaman kemanusiaan. Berkaca pada pengalaman KSBB lalu, ini menjadi sebuah trend yang hampir sama, jadi saya pesan kepada walikota, perhatikan trend itu bahwa digenjot pada sisi jumlah donaturnya,” terangnya.

Anies juga memaparkan rencana kebijakan ke depan untuk mewajibkan seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta mendonorkan darahnya. Hal ini untuk mengatasi menurunnya stok darah PMI pada masa pandemi.

“Seluruh jajaran itu harus donor darah, kecuali yang punya masalah kesehatan. Lalu kita bisa ajak yang lain mengajak instansi lain di jajaran Forkopimda dan ormas. Kalau itu kita kerjakan, DKI ini memiliki ASN sekitar 64 ribu, Non-ASN sekitar 120 ribu jumlahnya, bisa 180 ribu apabila semua memberikan donor secara berkala maka Insya Allah kita jadi penyangga untuk kebutuhan darah di Jakarta, nanti kita wujudkan dalam bentuk surat,” tandasnya.