Komite III DPD RI mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mengoptimalkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, terutama yang mengancam anak-anak, sehingga anak tetap mendapatkan haknya dalam bermain dan belajar.

Ini agar pelaksanaan program dan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat maksimal serta mendorong provinsi dan kabupaten/kota lainnya mencapai prestasi yang sama,

Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, PATBM selama ini berperan aktif dalam upaya perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat di tingkat desa atau RT/RW.

"Kita bersama juga tentu mendengar dan membaca bagaimana PATBM menjadi gerakan organik yang responsif ketika dihadapkan pada adanya bentuk ancaman atau kasus pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk ancaman yang tengah kita hadapi bersama saat ini yaitu wabah COVID-19," ujar Sylvi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).

Sylvi juga kembali mengingatkan pentingnya upaya pemberian insentif dalam bentuk peningkatan anggaran, pemberian bantuan atau hibah kepada pemerintah daerah bagi provinsi dan  kabupaten/kota yang berhasil memenuhi target pembangunan atau mendapat prestasi dan penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

"Ini agar pelaksanaan program dan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat maksimal serta mendorong provinsi dan kabupaten/kota lainnya mencapai prestasi yang sama," katanya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, Anak Agung Gde Agung mengusulkan hal yang sama untuk penambahan anggaran penanganan anak saat COVOD-19.

"Selama ini anak-anak tidak ditangani khusus, sebab kebanyakan ditangani secara isolasi mandiri dalam klaster keluarga," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Senator asal Kepulauan Bangka Belitung, Zuhri M Syazali menyarankan pentingnya insentif bagi daerah yang telah melaksanakan program Kementerian.

"Sebaiknya Pemerintah Pusat memberikan apresiasi bagi daerah yang berhasil melaksanakan program," ucapnya.

Dalam rapat kerja yang digelar virtual tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan, para aktivis PATBM juga menjadi relawan Gugus Tugas COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan.

"Para aktivis melakukan deteksi dini bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang menjadi korban positif COVID-19 maupun orang tua yang positif COVID-19 dan mengakibatkan anak harus mendapatkan pengasuhan alternatif segera sehingga harus merujuk dengan cepat ke layanan terdekat seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sehingga hak-haknya dapat terpenuhi," jelasnya.

Dalam rapat kerja juga disepakati hal-hal yang akan dilaksanakan Kementerian PPPA di antaranya, memperluas dan meningkatkan cakupan desa dan kelurahan secara masif  dalam gerakan PATBM, sebagai upaya untuk  mempercepat penanganan dan pemulihan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kemudian, mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 5 provinsi dan 421 kabupaten/kota yang belum terbentuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian lainnya.

Lalu, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan lima Kementerian terkait termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan pemerintah daerah dalam sinergitas program dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,  agar implementasi program dan kebijakan tersebut di daerah berjalan terpadu dan terarah.

Secara khusus koordinasi dan  sinkronisasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  RI, dilakukan dalam rangka optimalisasi dan integrasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan program sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya serta melakukan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di daerah.